Jenis dan Syarat Perizinan

Pilih dan baca syarat perizinan dan non-perizinan, atau pilih buat perizinan untuk memulai.


No Name
1.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) Lihat Syarat
2.Rencana Kerja UPHHBK Lihat Syarat
3.Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Lihat Syarat
4.Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Lihat Syarat
5.Izin Pemasukan & Penggunaan Peralatan Kehutanan Lihat Syarat
6.Rencana Kerja UPHHK-HA/HT/HTI Lihat Syarat
7.Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Lihat Syarat
8.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan (IUPHHKHKm) Lihat Syarat
9.Rencana Umum Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (RUPHKm) Lihat Syarat
10.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) Lihat Syarat
11.Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IUPHHK-HTHR) Lihat Syarat
12.Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) Lihat Syarat
13.Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) Lihat Syarat
14.Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) Lihat Syarat
15.Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) Lihat Syarat
16.Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Lihat Syarat
17.Izin Usaha Produksi Benih (IUP-b) Lihat Syarat
18.Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Lihat Syarat
19.Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Lihat Syarat
20.Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Lihat Syarat
21.Izin Pemasukan DOC dan DOD Lihat Syarat
22.Izin Rumah Potong Hewan Lihat Syarat
23.Izin Rumah Potong Unggas Lihat Syarat
24.Izin Usaha Obat Hewan Lihat Syarat
25.Izin Usaha Peternakan Lihat Syarat
26.Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan Lihat Syarat
27.Izin Pengeluaran dan Pemasukan Ternak Serta Bahan Asal Hewan Ternak Dari dan Ke Aceh Lihat Syarat
28.Surat Keterangan Jalan Izin Pengeluaran dan Pemasukan Ternak Serta Bahan Asal Hewan Ternak Dari dan Ke Aceh Lihat Syarat
29.Rekomendasi Persetujuan Pengeluaran dan Pemasukan Ternak serta Bahan Asal Hewan Ternak dari dan ke Aceh Lihat Syarat
30.Izin Prinsip Pendirian SPBU Lihat Syarat
31.Rekomendasi Usaha Kelistrikan Lihat Syarat
32.Izin Penimbunan dan Penyimpanan BBM Lihat Syarat
33.Izin Usaha Kelistrikan Lintas Kabupaten/Kota Lihat Syarat
34.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPT) Lihat Syarat
35.Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam Lihat Syarat
36.Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batuan Lihat Syarat
37.Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Lihat Syarat
38.Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam jenis tertentu Lihat Syarat
39.Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan Lihat Syarat
40.Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam Lihat Syarat
41.Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batuan Lihat Syarat
42.Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Lihat Syarat
43.Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan Lihat Syarat
44.Izin Sementara Untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan Lihat Syarat
45.IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan mineral bukan logam Lihat Syarat
46.IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batuan Lihat Syarat
47.Perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan mineral bukan logam Lihat Syarat
48.Perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batuan Lihat Syarat
49.Izin Pengiriman Contoh Ruah Lihat Syarat
50.Pengusahaan Jasa Pertambangan Lihat Syarat
51.Izin Usaha Jasa Pertambangan Inti Lihat Syarat
52.Izin Usaha Jasa Pertambangan Non Inti Lihat Syarat
53.Perpanjangan Izin Usaha Jasa Pertambangan Inti Lihat Syarat
54.Perpanjangan Izin Usaha Jasa Pertambangan Non Inti Lihat Syarat
55.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan Lihat Syarat
56.Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan Lihat Syarat
57.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan Lihat Syarat
58.Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan Lihat Syarat
59.Persetujuan Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan Lihat Syarat
60.Persetujuan Perubahan Status Perusahaan PMA Menjadi Perusahaan PMDN Lihat Syarat
61.Persetujuan Perubahan Status Perusahaan PMDN Menjadi Perusahaan PMA Lihat Syarat
62.Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Lihat Syarat
63.Persetujuan Perubahan Direksi Dan Komisaris Lihat Syarat
64.Persetujuan Perubahan Kepemillkan Saham Lihat Syarat
65.Izin Ekspor Produk Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batuan dan Batubara Lihat Syarat
66.Izin Pengeboran Air Tanah (SIP) Lihat Syarat
67.Izin Pemakaian dan Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) Lihat Syarat
68.Perpanjangan Izin Pemakaian dan Pemanfaatan Air Tanah Lihat Syarat
69.Izin Pembangunan Jaringan Irigasi Lihat Syarat
70.Izin Pemanfaatan Jaringan Lihat Syarat
71.Izin Peningkatan Jaringan Irigasi Oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air Lihat Syarat
72.Izin Peningkatan Jaringan Irigasi Oleh Badan Usaha Sosial atau Perseorangan Lihat Syarat
73.Izin Pengubahan dan/atau Pembongkaran Jaringan Irigasi Lihat Syarat
74.Izin Pelaksanaan Konstruksi Pada Ruang Sungai Lihat Syarat
75.Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Lihat Syarat
76.Izin pengambilan dan pemanfaatan air laut yang digunakan di darat Lihat Syarat
77.Perpanjangan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Lihat Syarat
78.Perpanjangan Izin pengambilan dan pemanfaatan air laut yang digunakan di darat Lihat Syarat
79.Izin Galian/Pembongkaran Jalan dan Jembatan Provinsi untuk Penempatan Bangunan/Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi Lihat Syarat
80.Izin Melintas pada Jalan dan Jembatan Provinsi dalam Jangka Waktu Tertentu Lihat Syarat
81.Izin Melintas pada Jalan dan Jembatan Provinsi Lihat Syarat
82.Izin Operasional Perusahaan Pemberantasan Serangga (Pest Control) Lihat Syarat
83.Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Lihat Syarat
84.Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Lihat Syarat
85.Rekomendasi Operasional Rumah Sakit Kelas A dan Rumah Sakit PMA atau PMDN Lihat Syarat
86.Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian Lihat Syarat
87.Rekomendasi PBF Lihat Syarat
88.Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan Lihat Syarat
89.Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B Lihat Syarat
90.Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Kelas B Lihat Syarat
91.Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Kelas B Lihat Syarat
92.Rekomendasi Mendirikan Rumah Sakit Kelas A dan Rumah Sakit PMA atau PMDN Lihat Syarat
93.Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan Lihat Syarat
94.Rekomendasi Penetapan Kelas Rumah Sakit Lihat Syarat
95.Rekomendasi Peningkatan Kelas Rumah Sakit Lihat Syarat
96.Surat Izin Pemakaian Aset Milik Pemerintah Aceh Lihat Syarat
97.Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata Lintas Kabupaten/Kota Lihat Syarat
98.Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata (TDU-KP) Lintas Kabupaten/Kota Lihat Syarat
99.Tanda Daftar Usaha Perhotelan Berbintang 3 ke atas Lihat Syarat
100.Tanda Daftar Usaha Restoran Lihat Syarat
101.Tanda Daftar Usaha Penyediaan Angkutan Wisata Lihat Syarat
102.Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (MICE) Lihat Syarat
103.Tanda Daftar Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta Lihat Syarat
104.Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata Lihat Syarat
105.Izin Galian Kabel Telekomunikasi Wilayah Daerah Provinsi (IGKTWDP) Lihat Syarat
106.Izin Insidentil Lihat Syarat
107.Izin Jasa Titipan Untuk Kantor cabang (IJT-KC) Lihat Syarat
108.Izin Operasi Angkutan TAKSI Lihat Syarat
109.Izin Pendirian Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator Wilayah Daerah Provinsi (IPKCLPOWDP) Lihat Syarat
110.Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Wilayah Daerah Provinsi (IPTKHDP) Lihat Syarat
111.Izin Prinsip Trayek Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) Lihat Syarat
112.Izin Produksi Jasa Perfileman Provinsi (IPJPP) Lihat Syarat
113.Izin Trayek Perusahaan Angkutan Otobus Umum Antar Kota Dalam Propinsi Lihat Syarat
114.Kartu Pengawasan (KPS) Lihat Syarat
115.Kartu Tanda Operasional Angkutan Barang Laadbak Tertutup (KTO-ABLT) Lihat Syarat
116.Surat Penetapan Pelaksanaan Pengoperasian Pelabuhan Regional Lihat Syarat
117.Rekomendasi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Wilayah Daerah Provinsi (RIPJTLWDP) Lihat Syarat
118.Rekomendasi Penetapan Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Internasional dan Nasional Lihat Syarat
119.Rekomendasi Penetapan Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja (DLK) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) Pelabuhan Internasional Hubungan Internasional dan Nasional Lihat Syarat
120.Rekomendasi Pembangunan Tower/Menara Telekomunikasi Lihat Syarat
121.Rekomendasi / Advis Trayek Antar Kota Antar Propinsi (RT-AKAP) Lihat Syarat
122.Surat Keterangan Pengecekan Fisik Kendaraan Bermotor Dinas (DEM) Lihat Syarat
123.Surat Izin Penetapan Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Regional Lihat Syarat
124.Surat Izin Pengelolaan Dermaga Kepentingan Sendiri Yang Berlokasi Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Regional Lihat Syarat
125.Surat Izin Penetapan Batas-Batas Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Regional (SIPBLKDL) Lihat Syarat
126.Surat Izin Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Regional Lihat Syarat
127.Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Lihat Syarat
128.Surat Izin Pertimbangan Teknis Untuk Penambahan dan/atau Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Regional Lihat Syarat
129.Surat Izin Usaha Pelayaran Rakyat (SIUPPER) Lihat Syarat
130.Surat Izin Usaha Pengusahaan Tally (SIUPT) Lihat Syarat
131.Surat Keterangan Plafond Kendaraan Lihat Syarat
132.Izin Angkutan Barang dengan memakai Laadbak tertutup Lihat Syarat
133.Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Bongkar Muat Lihat Syarat
134.Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Lihat Syarat
135.Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelayaran Rakyat Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Lihat Syarat
136.Surat Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) Lihat Syarat
137.Rekomendasi Tenaga Kerja Asing di Bidang Sosial Lihat Syarat
138.Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah Lihat Syarat
139.Surat Izin Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (SIK-UKS) Panti Sosial Lihat Syarat
140.Surat Izin Taman Anak Sejahtera (TAS) Lihat Syarat
141.Surat Izin Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (SIK-UKS) Non Panti Lihat Syarat
142.Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja/Buruh Lihat Syarat
143.Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) ke Luar Negeri Lihat Syarat
144.Izin Pendirian Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (LPTKS - AKL) Lihat Syarat
145.Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) Lihat Syarat
146.Surat Izin Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Lihat Syarat
147.Surat Izin Pemakaian Pesawat Uap Lihat Syarat
148.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Lihat Syarat
149.Rekomendasi Industri Lihat Syarat
150.Persetujuan Prinsip Usaha Industri Lihat Syarat
151.Izin Usaha Industri (IUI) Lihat Syarat
152.Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Tahapan Persetujuan Prinsip Lihat Syarat
153.Tanda Daftar Industri (TDI) Lihat Syarat
154.Izin Perluasan Usaha Industri Lihat Syarat
155.Rekomendasi Perdagangan Lihat Syarat
156.Angka Pengenal Importir Umum (API-U) Lihat Syarat
157.Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) Lihat Syarat
158.Surat Persetujuan Ekspor Kopi Lihat Syarat
159.Surat Keterangan Asal (SKA) Lihat Syarat
160.Rekomendasi Melaksanakan Survey Lihat Syarat
161.Rekomendasi Melaksanakan Riset Lihat Syarat
162.Rekomendasi Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Lihat Syarat
163.Rekomendasi Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan Lihat Syarat
164.Rekomendasi Melaksanakan Penelitian Lihat Syarat
165.Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Lihat Syarat
166.Surat Izin Usaha Unit Simpan Pinjam Lihat Syarat
167.Rekomendasi Koperasi Lihat Syarat
168.Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan Lihat Syarat
169.Rekomendasi Pembukaan Jurusan Baru pada Perguruan Tinggi` Lihat Syarat
170.Pendirian Satuan Pendidikan Menengah-SMA dan SMK Negeri Lihat Syarat
171.Pendirian Satuan Pendidikan Menengah-SMA dan SMK yang diselenggara oleh masyarakat Lihat Syarat
172.Pendirian Satuan Pendidikan Khusus-SLB Negeri Lihat Syarat
173.Pendirian Satuan Pendidikan Khusus-SLB yang di selenggarakan oleh masyarakat Lihat Syarat
174.Perubahan Satuan Pendidikan Menengah-SMA dan SMK Negeri Lihat Syarat
175.Perubahan Satuan Pendidikan Menengah-SMA dan SMK yang diselenggara oleh masyarakat Lihat Syarat
176.Perubahan Satuan Pendidikan Khusus-SLB Negeri Lihat Syarat
177.Perubahan Satuan Pendidikan Khusus-SLB yang di selenggarakan oleh masyarakat Lihat Syarat
178.Penutupan Satuan Pendidikan Menengah-SMA dan SMK Negeri Lihat Syarat
179.Penutupan Satuan Pendidikan Menengah-SMA dan SMK yang diselenggara oleh masyarakat Lihat Syarat
180.Penutupan Satuan Pendidikan Khusus-SLB Negeri Lihat Syarat
181.Penutupan Satuan Pendidikan Khusus-SLB yang di selenggarakan oleh masyarakat Lihat Syarat