Jenis dan Syarat Perizinan

Pilih dan baca syarat perizinan dan non-perizinan, atau pilih buat perizinan untuk memulai.


No Name
1.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) Lihat Syarat
2.Rencana Kerja UPHHBK Lihat Syarat
3.Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Lihat Syarat
4.Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Lihat Syarat
5.Izin Pemasukan & Penggunaan Peralatan Kehutanan Lihat Syarat
6.Rencana Kerja UPHHK-HA/HT/HTI Lihat Syarat
7.Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Lihat Syarat
8.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan (IUPHHKHKm) Lihat Syarat
9.Rencana Umum Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (RUPHKm) Lihat Syarat
10.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) Lihat Syarat
11.Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IUPHHK-HTHR) Lihat Syarat
12.Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) Lihat Syarat
13.Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) Lihat Syarat
14.Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) Lihat Syarat
15.Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) Lihat Syarat
16.Surat Penetapan Pelaksanaan Pengoperasian Pelabuhan Regional Lihat Syarat
17.Rekomendasi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Wilayah Daerah Provinsi (RIPJTLWDP) Lihat Syarat
18.Rekomendasi Penetapan Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Internasional dan Nasional Lihat Syarat
19.Rekomendasi Penetapan Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja (DLK) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) Pelabuhan Internasional Hubungan Internasional dan Nasional Lihat Syarat
20.Rekomendasi Pembangunan Tower/Menara Telekomunikasi Lihat Syarat
21.Rekomendasi / Advis Trayek Antar Kota Antar Propinsi (RT-AKAP) Lihat Syarat
22.Surat Keterangan Pengecekan Fisik Kendaraan Bermotor Dinas (DEM) Lihat Syarat
23.Surat Izin Penetapan Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Regional Lihat Syarat
24.Surat Izin Pengelolaan Dermaga Kepentingan Sendiri Yang Berlokasi Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Regional Lihat Syarat
25.Surat Izin Penetapan Batas-Batas Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Regional (SIPBLKDL) Lihat Syarat
26.Surat Izin Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Regional Lihat Syarat
27.Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Lihat Syarat
28.Surat Izin Pertimbangan Teknis Untuk Penambahan dan/atau Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Regional Lihat Syarat
29.Surat Izin Usaha Pelayaran Rakyat (SIUPPER) Lihat Syarat
30.Surat Izin Usaha Pengusahaan Tally (SIUPT) Lihat Syarat
31.Surat Keterangan Plafond Kendaraan Lihat Syarat
32.Izin Angkutan Barang dengan memakai Laadbak tertutup Lihat Syarat
33.Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Bongkar Muat Lihat Syarat
34.Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Lihat Syarat
35.Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelayaran Rakyat Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Lihat Syarat
36.Surat Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) Lihat Syarat
37.Rekomendasi Tenaga Kerja Asing di Bidang Sosial Lihat Syarat